UUD 1945 sebagai Revolutiegrondwet:

UUD 1945 sebagai Revolutiegrondwet:
Kode Produk: postkolonial
Point Reward: 0
Ketersediaan: Tersedia
Harga: Rp40.000,00 Rp36.000,00
Tanpa Pajak: Rp36.000,00
Jml:  Beli
   - ATAU -   
 
UUD 1945 sebagai Revolutiegrondwet: 
Tafsir Postkolonial atas Gagasan-gagasan Revolusioner dalam Wacana Konstitusi Indonesia 
Penulis : Dr Aidul Fitriciada Azhari
Cetakan : Pertama, Maret 2011
Ukuran : 14x21
Tebal : xx + 216 hlm
ISBN : 978-602-8252-63-8
 
 
Deskripsi
Buku ini hendak menempatkan kembali makna Revolutiegronwet dalam konteks UUD 1945 sebagai UUD yang memiliki karakter revolusioner dan berfungsi sebagai instrumen bagi perubahan sosial di Indonesia. Makna revolusi dalam konteks Revolutiegronwet dipahami dalam konteks pemikiran yang berkembang di kalangan para pendiri negara atau kaum pergerakan kemerdekaan. UUD 1945 sebagai Revolutiegrondwet bermakna bahwa UUD 1945 adalah UUD yang mengandung gagasan revolusi Indonesia yang berwatak nasional dan sosial. Tujuannya adalah dekolonisasi dan perubahan sosial ke arah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 
Pemaknaan atas gagasan Revolutiegrondwet itu diharapkan dapat menjadi alat evaluasi terhadap hasil amandemen UUD 1945. Selain itu pemaknaan tersebut dapat memberikan refleksi pemahaman atas peran historis UUD 1945. Pemahaman atas peran historis ini penting agar terdapat penyikapan secara jujur dan proporsional atas peran UUD 1945. Hal itu penting karena UUD 1945 memiliki nilai historis tinggi di tengah masyarakat sehingga tidak sedikit kalangan masyarakat yang masih tetap mendukung UUD 1945 sebagaimana naskah aslinya. Untuk itu, ada dua pendekatan teoretis yang digunakan untuk menjelaskan makna Revoutiegrondwettersebut, yakni pendekatan teori postkolonial dan pendekatan fungsi hukum untuk perubahan sosial.

 

DAFTAR ISI

TENTANG PENULIS v
AVANT-PROPOS
Prawacana dari Penerbit vii
KATA PENGANTAR
Prof. Dr. Taufik Sri Soemantri M., SH xiii
KATA PENGANTAR PENULIS xix
Bab I PENDAHULUAN 1
A. Pendekatan Buku Ini 8
B. Sistematika Pembahasan 9
Bab II KONSEP REVOLUSI INDONESIA, PASCAKOLONIAL, DAN FUNGSI HUKUM DALAM PERUBAHAN SOSIAL 11
A. Gagasan Revolusi di Indonesia 11
B. Teori Pascakolonialisme 21
C. Fungsi Hukum untuk Perubahan Sosial 24
Bab III PENYUSUNAN UUD 1945 DAN MUNCULNYA REVOLUTIEGRONDWET 31
A. Konstitusi Hindia Belanda: Sekilas Sejarah 31
B. Penyusunan UUD 1945 37
C. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 47
D. Lahirnya Revolutiegrondwet 51
Bab IV MATERI MUATAN UUD 1945 SEBAGAI UNDANG-UNDANG DASAR REVOLUSI 57
A. Teks UUD 1945 57
B. Pembukaan UUD 1945 59
C. Asas-asas Pokok 63
D. Hak Asasi Manusia 69
E. Struktur Ketatanegaraan 71
Bab V REVOLUTIEGRONDWET, DEKOLONISASI, DAN PEMBANGUNAN 73
A. Antara Nasionalisme dan Demokrasi 75
B. Persetujuan KMB dan
Kontinuitas Kapitalisme 84
C. Kesinambungan Esensialia UUD 1945 92
D. Kembali ke UUD Revolusi 105
E. Pembangunan Kapitalistik 123
Bab VI REVOLUTIEGRONDWET, DEMOKRATISASI, DAN AMANDEMEN UUD 1945 137
A. Neo-liberal dan
Demokratisasi Pasca-Soeharto 137
B. Supremasi MPR dan
“Bunuh Diri Konstitusional” 151
C. Amandemen tanpa Revolutiegrondwet 153
Bab VII P E N U T U P 173
DAFTAR PUSTAKA 183
INDEKS 191
 
 
TENTANG PENULIS
 
AIDUL FITRICIADA AZHARI adalah staf pengajar di Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Dilahirkan pada 1 Januari 1968 di Tasikmalaya. Di kota kelahirannya itu pula ia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya. Pendidikan sarjananya diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung pada 1991 dengan konsentrasi pada bidang studi Hukum Tata Negara. Pendidikan magister juga diselesaikan di universitas yang sama pada 1999 dengan bidang konsentrasi Hukum Tata Negara. Pada 2005, penulis memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan disertasi berjudul Penafsiran Konstitusi dan Implikasinya terhadap Pembentukan Sistem Ketatanegaraan Demokrasi atau Otokrasi (Studi tentang Penafsiran UUD 1945 dan Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia).
 
Sejak mahasiswa aktif berorganisasi baik di intra maupun ekstra-universiter, di antaranya pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung (1992-1992) dan Ketua PB HMI (1993-1994). Sekarang aktif di Muhammadiyah sebagai Ketua Lembaga Hukum dan HAM PW Muhammadiyah Jawa Tengah (2006-2010). Selain itu ia juga aktif sebagai kolumnis di media massa, baik lokal maupun nasional. Buku-buku yang pernah diterbitkannya adalah Pengambilan Keputusan Demokratis Berdasarkan Konstitusi (1999), Selamat Jalan Timor-Timur (2002), Bersaksi di Tengah Badai (2003), Menemukan Demokrasi (2005), Demokrasi dan Otokrasi: Konsepsi, Model, dan Rekonstruksi (2010), Catatan Kritis Konstitusi: Tatanegara, Politik, Hukum Islam (2010), Penafsiran Konstitusi (2010).[]

 

 AVANT-PROPOS

Prawacana dari Penerbit

 

MERUPAKAN sebuah kehormatan bagi Jalasutra mendapat kepercayaan untuk menerbitkan buku menarik ini. Buku ini unik sekaligus menarik, pertama karena mendedahkan pendekatan yang tak lazim dalam ranah kajian hukum: studi postkolonial yang dibumbui kajian sosial-ekonomi dan tentu saja dengan sedikit garam politik hukum. Kedua, —ini yang juga tak kalah unik— buku ini ditulis oleh orang-dalam hukum.

Pendekatan postkolonial wa akhawatuha memang pendekatan yang lazim dipakai dalam kajian sastra dan terutama kajian sosial. Sejatinya postkolonial sendiri bukanlah disiplin yang rigid serta “lurus-lurus”. Seperti akar, ia melebar, merambah ranah apa pun. Dan hukum —sebagai bagian dari realitas masyarakat korban kolonialisme seperti Indonesia— menjadi domain yang layak untuk dijamah postkolonial. Apalagi dimensi hukum luas, tak melulu produk hukum, melainkan juga menyangkut proses pembentukan hukum dan aplikasinya. Di sinilah kajian nondoktriner hukum menemukan urgensitasnya.

Buku ini ditulis oleh seorang doktor hukum. Mengapa ini menarik? Seperti jamak diketahui beragam kalangan —terutama oleh akademisi hukum—, tidak mudah menghapus kesan bahwa akademisi hukum agak enggan dengan pendekatan nondoktriner. Kajian hukum yang sejatinya merupakan kajian yang cukup luas ternyata oleh para pengkajinya acap dijadikan ilmu-tertutup, kurang begitu adaptif terhadap wacana di luar hukum. Bahkan kendati sudah diperkenalkan dalam kajian hukum, Sosiologi Hukum misalnya masih kurang diterima dan cenderung dipandang sebelah mata.

Ketika seorang pakar Sosiologi Hukum mengusulkan agar para hakim melampaui undang-undang dan bergeser pada idea moral demi memenuhi rasa keadilan masyarakat, ada suara sumbang yang mencibir bahwa pakar Sosiologi Hukum ini tidak paham aturan pengambilan putusan di persidangan. Suara ini menambahkan: setiap putusan hakim harus punya cantolan hukum. Kalau tidak ada cantolan hukum, ia bisa diperkarakan oleh Ketua Pengadilan, bahkan Mahkamah Agung.

Satu peristiwa unik dialami Prof. Mahfud MD ketika mempertahankan disertasinya tentang Politik Hukum Indonesia di UGM. Seluruh penguji sepakat akan orisinalitas dan kualitas bahasan disertasi yang membeberkan kuatnya pengaruh politik terhadap hukum tersebut. Tapi, —di sini uniknya— separo penguji menyatakan bahwa disertasi tersebut tidak termasuk dalam ranah ilmu hukum, melainkan ranah ilmu politik. Menghadapi hal ini, Mahfud mengibaratkan hukum sebagai pohon: ada akar (filsafat hukum) dan ada batang (politik hukum) yang menumbuhkan cabang, ranting, daun, bunga, dan buah (hukum perdata, pidana, tata negara, hukum administrasi dan seterusnya).

Argumen Mahfud tadi kemudian mengarahkan seluruh penguji untuk sepakat bahwa politik hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari ranah kajian ilmu hukum. Di pengujung 1990-an, lahirlah Mata Kuliah Politik Hukum sebagai Mata Kuliah Wajib untuk mahasiswa Magister dan Doktor Hukum di UII. Awal 2000--an, Mata Kuliah Politik Hukum kemudian menjadi Mata Kuliah di beberapa Fakultas Hukum di Indonesia.

Kisah di atas menyiratkan dua hal: kesan tertutupnya pengkajian ilmu hukum dan perlunya kajian lintas disiplin terhadap hukum. Bila kita sepakat dengan petuah Resque Pond, hukum adalah alat rekayasa sosial, maka sebelum melakukan rekayasa, kita perlu menakar realita masyarakat dengan jernih-utuh. Hukum membutuhkan pinjaman kajian lintas disiplin untuk itu. Pembacaan ini diperlukan agar hukum tidak terasing dari masyarakat dan kemudian ramai-ramai ditinggalkan.

Bagi ranah kajian sosial-ekonomi-politik-humaniora, kehadiran buku ini menjadi puzzle yang melengkapi bidang-bidang yang masih lowong, sekaligus merajut benang-benang ilmu pengetahuan menjadi lembar kain yang indah dan bermanfaat. Kajian lintas disiplin (bahkan postdisiplin) ini penting, karena realitas masyarakat kian kompleks, dan hukum sebagai pengawal cum pembuat perubahan harus selalu up to date. Sebab itu, diharapkan nanti akan lahir legal studies, alih-alih legal study, di mana irisan-irisan dan arsiran-arsiran ilmu pengetahuan silang-menyilang dan tumpang tindih, menggenapi dan melengkapi.

Kajian hukum nantinya akan merentang dari timbangan ekonomi hukum (seperti diperkenalkan di Indonesia oleh Erman Rajagukguk), politik hukum (Mahfud MD), sosiologi hukum progresif (Satjipto Rahardjo), antropologi hukum, semiotika hukum, legal culture studies, doktrin hukum, dan seterusnya. Bukankah seluruh ilmu pengetahuan itu lahir dari rahim ibu yang satu: filsafat? Dan setelah berkembang menjadi cabang-cabang disiplin ilmu, kini sudah seharusnya mereka kembali bertemu.

Baiklah. Sekarang kita berbincang mengenai konten buku yang sedang Anda pegang ini. Apa yang Anda lakukan saat terjadi ontran-ontran yang berujung pada pelengseran Soeharto dari kursi presiden pada Mei 1998 lalu? Apakah waktu itu Anda termasuk bagian dari mahasiswa dan pemuda yang dengan heroik turun ke jalan-jalan? Atau bahkan Anda yang berdiri di depan? Membawa spanduk “Turunkan Soeharto”? Membawa megaphone? Jika iya, simpan dulu rasa bangga Anda. Simpan dulu semangat pahlawan Anda.

Karena nyatanya reformasi yang Anda perjuangkan itu akhirnya mati di tengah jalan. Dan kini Anda tak punya kuasa (lagi) untuk mengendalikan arah reformasi itu. Reformasi diam-diam dicuri oleh orang yang ironisnya justru “kutu loncat” dari gerbong Orde Baru. Tapi yang paling menyedihkan, reformasi justru membuka gerbang tol bagi penjajahan yang lebih ganas dan serakah bagi Ibu pertiwi. Iya-kah? Mari kita intip buku ini.

Setelah pencerahan meliputi langit nalar Eropa, muncullah kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir ini mendorong pengakuan akan hak-hak individu di pelbagai bidang: politik (munculnya demokrasi), agama (runtuhnya otoritas gereja), ekonomi (pengakuan hak milik dan keterlibatan aktif di kegiatan ekonomi). Dalam ranah perekonomian, hak milik mutlak ini tentu saja merambah pada penguasaan atas faktor-faktor produksi: kewirausahaan, tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam.

Liberalisme berpikir menghadirkan rasionalitas, mengenyahkan mitos dan agama yang mengekang nalar. Teknologi produksi berkembang, sehingga proses produksi menjadi lebih efisien. Tapi di sisi lain muncul ancaman kekurangan faktor produksi bahan baku Sumber Daya Alam, dan ada ancaman oversupply produksi. Untuk mengatasi hal ini, maka muncullah penjelajahan mengelilingi dunia. Selain untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat, juga menguji teknologi produksi (mesin kapal), mencari tanah yang kaya SDA, sekaligus mencari pasar baru bagi produk manufaktur mereka.

Keserakahan terus berlanjut pada era pendudukan Belanda ketika tanam paksa diterapkan. Rakyat sangat lemah karena tidak memiliki kebebasan untuk (freedom to) menentukan produk pertanian dan harga jualnya. Tapi hal ini tak bertahan lama. Para pengusaha Belanda menggalang opini publik sehingga mereka bisa duduk di parlemen. Target mereka: membatalkan sistem tanam paksa dan memberi ruang seluas-luasnya kepada swasta. Kini, posisi rakyat Nusantara juga tak lebih baik. Rakyat ditipu dan dijadikan budak perkebunan.

Kesadaran sejarah sebagai bangsa yang selalu ditindas bangsa asing seperti ini kemudian mengkristal. Bahwa penjajahan harus dihapuskan “karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Begitu kesadaran yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Penjajahan memang diasosiasikan dengan keserakahan, kapitalisme, liberalisme. Inilah mengapa baik golongan Islam, Nasionalis, maupun Sosialis sepakat dalam hal spirit kekeluargaan (sosial) dalam sistem perekonomian, sistem sosial, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sembari mengenyahkan kapitalisme-liberalisme.

Tentu saja tekanan asing masih kuat. Satu buktinya, demi beroleh kedaulatan dan pengakuan dari negara lain, delegasi Konferensi Meja Bundar (KMB) dari RI rela mengorbankan kedaulatan dalam bidang ekonomi keuangan. Pasca KMB, pemerintah berupaya memulihkan kedaulatan di bidang ekonomi keuangan dengan membatalkan perjanjian KMB dan menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia, termasuk De Javache Bank yang menjadi Bank (sentral) Indonesia.

Gerakan revolusioner ini tidak bertahan lama karena era keserakahan kembali berulang. Kali ini dengan kehadiran TNCs dan MNCs yang mengapling-kapling wilayah NKRI. Entah mana yang benar, apakah mereka datang ke Indonesia dengan sendirinya setelah melihat posisi strategis geopolitik-ekonomi, ataukah lantaran undangan rezim berkuasa —seperti dituturkan Max R. Lane. Yang pasti, alam Indonesia kini tidak perawan lagi setelah dieksploitasi habis-habisan oleh perusahaan-perusahaan asing (dan pribumi).

Yang paling mencengangkan bahwa eksploitasi ini dilaksanakan secara konstitusional. Caranya? UUD 1945 diamandemen agar selaras dengan spirit neoliberalisme-kapitalisme. Memang di satu sisi amandemen memang membawa spirit perubahan dan demokratisasi yang sedang didambakan pasca otoritarianisme Soeharto. Tapi, demokratisasi justru berjalan melenceng pada wilayah ekonomi, sehingga mengarah pada (neo)liberalisme.

Pasal 33 UUD 1945 yang dalam perjalanan sejarahnya selalu utuh —meski terjadi pergantian bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem ketatanegaraan, serta konstitusi—, justru diusulkan agar dihapus dari batang tubuh UUD 1945 dalam amandemen era reformasi. Memang banyak yang menolak usulan ini, hingga akhirnya ditambah dua ayat:

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Seperti yang dikhawatirkan oleh Prof Mubyarto, salah satu pengusung Sistem Ekonomi Pancasila—yang sempat keluar dari keanggotaan Badan Pekerja MPR karena menolak penghapusan pasal 33 itu—, bahwa ayat tersebut tidak beres. Spiritnya berlawanan dengan spirit revolusi Indonesia. Ini tampak misalnya dengan masuknya beberapa asas baru. Asas efisiensi berkeadilan, misalnya, sempat dikritik karena merupakan wajah lain dari ekonomi liberal, yang hanya mengejar keuntungan. Sementara, negara bukanlah organisasi ekonomi yang mengejar keuntungan, sehingga kegiatan sosial kemasyarakatan harusnya diutamakan.

Kemudian asas kemandirian. Asas ini bisa bermakna ganda: kemandirian sebagai bangsa dan kemandirian sebagai individu. Jika kemandirian diletakkan pada titik individu, hal ini mensyaratkan adanya kebebasan mutlak bagi individu dalam perilaku ekonomi (liberalisasi). Sementara di sisi lain negara mengamputasi tangan kuasanya sendiri untuk menyejahtera-makmurkan rakyatnya, karena rakyat (dianggap) sudah mandiri. Sampai di sini, masihkah Anda bangga menjadi salah satu aktor reformasi?

Pastinya, masih banyak Pekerjaan Rumah yang perlu kita bereskan. Untuk itu, kami berharap semoga buku ini bisa menggugah kesadaran sejarah bangsa kita. Tak lupa, terima kasih kepada Pak Aidul Fitriaciada yang telah mempercayakan penerbitan buku ini kepada kami. Juga kepada Pak Idi Subandy Ibrahim yang telah mengantarkan naskah ini. Dan kepada sidang pembaca yang terhormat, selamat menikmati.[]

Penerbit

 

Tulis review

Nama Anda:


Review Anda: Note: HTML tidak diterjemahkan!

Rating: Jelek            Bagus

Masukkan kode verifikasi berikut:



Bestsellers
Pesan, Tanda, dan Makna
Rp120.010,00 Rp108.009,00
Berdasarkan pada 1 review.
Elemen-elemen Semiologi
Rp58.010,00 Rp52.209,00
Berdasarkan pada 1 review.
Feminist Thought
Rp130.010,00 Rp117.009,00
Berdasarkan pada 1 review.
Dominasi Maskulin
Rp56.010,00 Rp50.409,00
Catatan Harian Anne Frank
Rp81.020,00 Rp72.918,00
Imaji/Musik/Teks
Rp67.010,00 Rp60.309,00
Jalasutra © 2017 - Designed By Yoocart
View Mobile / Standard